KARYA TULIS (Perkembanga ekonomi pasca Proklamasi)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. 1

BAB I PENDAHULUAN

·        Latar Belakang.......................................................................................... 2

·        Rumusan Masalah..................................................................................... 2

·        Tujuan....................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

·        Terjadinya Inflasi...................................................................................... 3

·        Krisis Ekonomi......................................................................................... 4

·        Blokade Laut Belanda.............................................................................. 5

·        Krisis Pangan............................................................................................ 6

BAB III PENUTUP

·        Kesimpulan............................................................................................... 7

·        Saran......................................................................................................... 8

·        Daftar Pustaka........................................................................................... 9

·        Lampiran................................................................................................... 10

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb

        Ungkapan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas karunia dan hikmah, serta hidayahNya, saya dapat mengerjakan karya tulis ini dengan baik walau penuh kekurangan.

          Karya tulis ini disusun untuk kebutuhan akan pengetahuan dan pembelajaran ilmu sosial terutama sejarah. Karya tulis ini dibuat dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

          Karya tulis ini saya buat atas bimbingan Ibu Kusniani ini terdapat beberapa pembahasan yaitu Perkembangan Ekonomi Pasca Proklamasi. Pola dan sistem penyajian materi dalam karya tulis ini diharapkan dapat dimengerti oleh teman-teman dan Ibu guru.

          Sesuai kata orang bijak , “Tidak ada yang sempurna dalam hidup” . Oleh karena itu , kritik dan saran dari semua pihak yang merupakan jalan dari awal dalam penyempurnaan karya tulis ini sangat saya butuhkan.

          Terima kasih...

Wassalamu’alaikum wr.wb

Magelang, September 2012

Arifah Fitriani

Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

1.     Latar Belakang

Dalam pelaksanaan perekonomian pada awal proklamasi mengalami beberapa perkembangan . Pembahasan karya tulis ini akan dimulai dari awal perkembangan pasca proklamasi 1945 . Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh potensi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang. RI yang baru berdiri mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari zaman pendudukan Jepang itu. Inflasi yang hebat diwarisi oleh negara yang baru berumur beberapa hari itu. Karya tulis ini Sebagai sarana untuk menambah ilmu kita , pada tugas karya tulis ini akan membahas Perkembangan Ekonomi Pasca Proklamasi.

2.     Rumusan Masalah

1.     Menjelaskan kebijakan sementara pemerintah dalam hidup ekonomi pasca proklamasi                                   

2.     Menjelaskan tujuan belada melakukan blockade ekonomi pasca proklamasi.

3.     menuliskan beberapa upaya pemerintah RI untuk mengatasi kekacauan dibidang ekonomi. 

4.     Menjelaskan yang dimaksud uang ORI dan bagaimana penggunaanya

3.     Tujuan

Dalam karya tulis ini bertujuan agar kita lebih mengetahui dan lebih mengerti gambaran dan menambah wawasan tentang perkembangan perekonomian indonesia di awal kemerdekaan.

BAB II PEMBAHASAN

Bangsa-bangsa Barat dan Jepang yang menguasai Indonesia selama berabad abad telah menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab buruknya perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu antara lain:

Kondisi ekonomi

a.  Terjadinya Inflasi

    Sumber inflasi adalah beredarnya uang rupiah Jepang secara tidak terkendali, sedangkan Republik belum dapat menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku, karena belum memiliki uang sendiri sebagai penggantinya.

    Pemerintah mengambil kebijaksanaan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI yakni : uang De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang Jepang. Keadaan yang sulit ini ditambah lagi dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda.

    Kondisi diperparah dengan kedatangan NICA yang mengedarkan uang NICA pada 6 Maret 1946.

    Mengatasi Inflasi:

˜ Mengeluarkan uang Indonesia yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 1 oktober 1946.

˜ Mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing

Dikeluarkannya kebijakn penukaran uang yaitu 100 yen (mata uang jepang) dengan Rp.1 (mata uang ORI)

˜ Mendirikan BRI dan BNI

b.  Krisis ekonomi

    Krisis ekonomi juga disebut krisis moneter yaitu krisis yang berhubungan dengan keuangan Negara karena kemerosotan kegiatan ekonomi yang menimbulkan depresi.

    Kondisi ini disebabkan oleh :

·        Kas pemerintah kosong,

·        bea masuk sangat kurang, sedangkan pengeluaran negara semakin bertambah.

·        Sumberdaya alam tidak dapat dikelola karena  kekurangan dana.

    Mengatasi Krisis Moneter :

˜ Pinjaman nasional :

Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

˜ Konferensi Ekonomi :

Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

a.        masalah produksi dan distribusi makanan

Dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

b.       masalah sandang

Mengenai masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).

c.        status dan administrasi perkebunan-perkebunan

Mengenai masalah penilaian kembali status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI, konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa Kabinet Sjahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran.

Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Hal ini disebabkan gula merupakan bahan ekspor yang penting, oleh karena itu pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI. Saran yang disampaikan oleh Wakil Presiden ini dapat direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

˜ Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) :

Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.

Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.

Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

˜ Persatuan Tenaga Ekonomi :

 Organisasi yang  dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah menganjurkan agar pemerintah daerah usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi Militer Belanda.

Selain PTE perdagangan swasta lainnya yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).

˜ Program RERA (Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang)

pada tahun 1948.

Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi.  Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Blokade Laut Belanda

    Blokade Laut Belanda adalah tujuan dari pemerintah Belanda untuk menghancurkan Indonesia melalui sektor ekonomi, yaitu menutup akses perdagangan Indonesia sejak November 1945.

    Program Blokade Laut adalah :

v Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer

v Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan

v Melindungi bangsa indoesia dari tindakan-tindakan bangsa lain.

    Mengatasi Blokade Laut Belanda :

v Secara Politik : Mengadakan hubungan dengan india yaitu hubungan bilateral dengan india sehingga india membantu Indinesia dalam perjuangan diplomatic internasional. Indonesia membantu india dengan mengirim 500.000 ton beras dan india mengirim pakaian ke indonesia.

v Secara Ekonomi :

˜ Hubungan dagang langsung dengan luar negeri

Hubungan dagang langsung dengan amerika serikat dengan mendirikan BTC (Banking and Tranding Corporation) dan Isbrantsen Inc (AS) , indinesia mengeksport gula, teh, karet dll. Tanjung priok diblokade Belanda , Pemerintah menembusnya dengan melalui Sumatra dengan tujuan Singapura dan Malaysia dengan perahu layar dan kapal motor. Tahun 1947 dibuka perwakilan resmi di Singapura dinamakan Indoff (Indonesian Office) di Singapura.

˜ Membentuk KNUPL (Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri)

Tugas : Membeli senjata dan perlengkapan perang.

c.           Krisi Pangan

Layaknya Negara yang baru merdeka , sebagian besar regulasi pangan baik pemerintah maupun petani belum begjalan dengan optimal.

    Cara mengatasi :

˜ Konferensi Ekonomi kedua : mei 1946

Program : Meningkatkan produksi dan distribusi pangan ,sandang, status dan administrasi perkebunan.

˜ Plan Kasimo : Program Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo

-         Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

-         Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

-         Penanaman kembali lahan kosong

-         Transmigrasi 20 juta dari jawa ke sumatra dalam waktu 10-15 tahun demi kepentingan pertanian

˜ Badan Persediaan Pembagian Bahan Pangan Makanan (PPBM)

Sekarang menjadi Bulog (Badan Urusan Logistik)

BAB III PENUTUPAN

1.     Kesimpulan

Dengan mengetahui kehidupan ekonomi RI pasca- proklamasi sampai demokrasi Liberal, saya dapat menarik kesimpulan bahwa :

*       Kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan dalam keadaan sulit sebab bangsa Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Untuk sementara pemerintah RI menetapkan berlakunya tiga mata uang di Indonesia antara lain, mata uang de Javache Bank , mata uang Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang.

*       Tujuan belanda melakukan blockade ekonomi pasca proklamasi

-          Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan

militer ke Indonesia;

-          Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik

          Belanda dan milik asing lainnya;

-          Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.

*          Upaya pemerintah RI untuk mengatasi kekacauan dibidang ekonomi

-          Pinjaman Nasional

-          Konferensi Ekonomi, Februari 1946

-          Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)

 pada tanggal              19 Januari 1947

-          Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

-          Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

*       Pengertian uang ORI dan bagaimana penggunaanya

Oeang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai lambang utama negara merdeka.

2.     Saran

Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul karya tulis ini.
Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya. Walaupun karya tulis ini jauh dari kesempurnaan saya menginginkan saran, kritik, dan tanggapan anda yang dapat dijadikan pelajaran bagi saya.

Terima kasih..

  DAFTAR PUSTAKA

1.     Modul SEJARAH

2.     http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=perkembangan%20ekonomi%20setelah%20merdeka&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fiwaksepattld.files.wordpress.com%2F2011%2F01%2Fperkemb-pol-ek-ri-pasca-proklamasi.ppt&ei=UU1gUODFL4nKrAfDoICoCA&usg=AFQjCNFFuNdObvbjeLAhT_4AHsafEtIFV

3.     http://muflihahdianinur.blogspot.com/2012/02/perkembangan-kehidupan-ekonomi-setelah.html

LAMPIRAN